Webinar Generasi Bebas Stunting: Manajemen Data Kunci Kebijakan Penurunan Stunting

KOMPAS.com – Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto mengatakan, pihaknya terus mendorong pencegahan stunting berbasis keluarga melalui operasi akar rumput berdasarkan data terkini.

“Pendataan keluarga memiliki karakteristik penyediaan data by name by address secara lengkap di seluruh Indonesia. Data tersebut dapat membantu kepala daerah dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan keluarga, khususnya yang terkait stunting,” kata Tavip.

Beliau mengatakan itu dalam Webinar Nasional: Generasi Bebas Stunting Seri #3 dengan tema “Penguatan Manajemen Data di Lapangan” yang digelar BKKBN berkerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Tanoto Foundation di kanal YouTube Tanoto Foundation, Selasa (20/9/2022).

Tavip menyebutkan, data tersebut, selain memuat secara spesifik pengukuran kinerja program BKKBN, juga berguna untuk melakukan pemetaan keluarga yang mempunyai risiko stunting.

BKKBN, sebut beliau, juga akan melakukan pemutakhiran pendataan keluarga pada September-Desember 2022 melalui hasil Pendataan Keluarga 2021 (PK21).

Baca juga: Apa Itu Stunting, Ciri Stunting, dan Dampaknya pada Pertumbuhan Anak

Hasil pemutakhiran tersebut akan dijadikan sebagai basis data dan data penyasaran intervensi percepatan penurunan stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem di daerah.  

“Saya berharap acara ini dapat memperkuat pengelolaan dan penggunaan data untuk membantu pemerintah dalam mengambil keputusan, sehingga pada akhirnya target penurunan angka stunting sekitar 14 persen pada 2024 dapat diwujudkan,” katanya.

Selain itu, penyediaan data keluarga berisiko stunting juga menjadi salah satu kegiatan prioritas penurunan stunting sesuai Peraturan Presiden (Perpres) 72 Tahun 2021.

Untuk diketahui, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2021 yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia sebesar 24,4 persen atau menurun 6,4 persen dari 30,8 persen pada 2018.

Manajemen data di Pemerintah Kabupaten Pinrang

Pada kesempatan yang sama, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Pinrang Abdul Rachman Madmud memaparkan penanganan stunting yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pinrang.

Baca juga: Anak Stunting, Apakah Pertumbuhannya Bisa Diperbaiki?

Beliau menyebutkan, prevalensi stunting di Kabupaten Pinrang menurut hasil survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada 2018 adalah sebesar 43,6 persen. Lalu, hasil survei dari SSGI  pada 2021 sebesar 24,5 persen.

Abdul menjelaskan, untuk menurunkan prevalensi stunting, Pemkab Pinrang mengeluarkan lima paket layanan intervensi stunting di desa atau kelurahan dengan terus memaksimalkan manajemen data.

“Apa pun yang kita lakukan hari ini tanpa didukung data yang valid dari semua sektor, saya kira kita tidak akan bisa melangkah dalam sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi dari program itu sendiri,” ujarnya.

Untuk memperkuat pengelolaan dan penggunaan data dalam pengambilan keputusan, Kabupaten Pinrang telah melaksanakan PK21, verifikasi dan validasi (verval) data berisiko stunting pada Juli 2022, serta rekonsiliasi data kasus stunting dan keluarga risiko stunting.

Pemkab Pinrang juga membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang tersebar di 109 desa atau kelurahan, membentuk 311 tim pendamping keluarga (TPK) yang beranggotakan 933 orang, menunjuk pengolah data di setiap kecamatan, melaksanakan audit kasus stunting, dan melayani keluarga berencana (KB).

Baca juga: BKKBN dan Dharma Pertiwi Roadshow Percepatan Penurunan Stunting di NTT

Abdul juga mengatakan, pendataan keluarga pada 2021 di Kabupaten Pinrang melibatkan 755 sumber daya manusia (SDM) yang terdiri dari 12 manajer pengelola, 12 manajer data, 109 supervisor, 610 kader, hingga 12 operator.

Kemudian, pelaksanaan verval 2022 atau proses membandingkan data keluarga berisiko stunting dari PK21 dengan kondisi terkini di lapangan mendapati penurunan yang cukup signifikan.

“Setelah kami melakukan verifikasi, dari PK21 ke verval, ada selisih dari hasil verval itu, yakni sebesar 17.614. Saya kira ini cukup signifikan dari 43.781 di PK21. Setelah melakukan verval lapangan, tersisa 26.167, berarti ada penurunan sebesar 17.614,” katanya.

Abdul mengatakan, upaya strategis tersebut terjadi berkat optimalisasi SDM dan sumber dana.

Lebih dari itu, Pemkab Pinrang juga membuat inovasi program bernama Konvergensi Lintas Sektor dan Program Untuk Intervensi Stunting (Kolase Pro Insting) untuk mencegah stunting.

Baca juga: Percepat Penuruanan Stunting, Tanoto Foundation Kolaborasi Pemprov Jateng

“Kolase Pro Insting menggabungkan semua program-program yang terkait dengan upaya pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Pinrang. Artinya, semua elemen terlibat di dalamnya dengan berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan secara terpadu,” ungkapnya.

Strategi Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang turunkan stunting

Bupati Tulang Bawang Winarti mengatakan, generasi penerus bangsa adalah tanggung jawab semua pemimpin daerah.

“Untuk itu saya sepakat bahwa inovasi penurunan stunting di seluruh di Indonesia, khususnya Kabupaten Tulang Bawang, menjadi target penting. Kalau generasi penerus sehat, masa depan juga lebih baik,” terangnya.

Winarti menyebutkan, prevalensi stunting di Tulang Bawang dalam tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Baca juga: Dukung Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia, Tanoto Foundation Gelar Webinar Nasional

Berdasarkan riset Riskesdas pada 2018, prevalensi stunting Kabupaten Tulang Bawang sebesar 32,49 persen, kemudian turun menjadi 9,5 persen pada 2019 menurut hasil riset dari SSGI.

Winarti memaparkan, pihaknya memiliki lima strategi dalam penurunan stunting, yakni analisis situasi, manajemen data, menentukan lokasi khusus (lokus) penanganan stunting, sinergitas dan kolaborasi program, serta melakukan berbagai inovasi.

Khusus untuk manajemen data, Pemkab Tulang Bawang mengelola dan menganalisis data-data dari aplikasi elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) dan PK21.

Hal tersebut untuk memperoleh informasi status gizi individu, baik balita maupun ibu hamil secara cepat, akurat, teratur, dan berkelanjutan.

“Saya sepakat dengan BKKBN, manajemen data adalah sebuah langkah teknis yang terpenting dalam merumuskan program-program apa saja untuk menurunkan stunting,” terangnya.

Baca juga: BKKBN-Tanoto Foundation Latih Tim Pendamping Guna Turunkan Stunting di NTT

Winarti menambahkan, Pemkab Tulang Bawang juga memiliki inovasi bernama Bergerak Melayani Warga (BMW) yang terdiri dari 25 program di bidang kesehatan, termasuk penurunan stunting.

Beliau mencontohkan, ada program BMW Sayang Ibu yang bertujuan mencegah angka kematian ibu melahirkan dengan menempatkan bidan di 151 kelurahan atau satu bidang satu kampung.

Tak cuma itu, Pemkab Tulang Bawang juga memberikan satu ambulans gratis untuk satu kampung dan satu sepeda motor untuk perangkat daerah yang menjadi bagian pergerakan penurunan stunting.

“Ada juga program Grebek Stunting. Ketika kami melakukan pengukuran, pendataan, dan sebagainya di puskesmas atau balai desa, sedangkan masyarakat tidak bisa hadir, maka petugas kesehatan akan door-to-door ke rumah warga yang punya balita atau yang sedang hamil,” terangnya.

Baca juga: Tanoto Foundation Libatkan Masyarakat untuk Cari Solusi Masalah Stunting di Indonesia