KOMPAS.com - Negara-negara di Asia Tenggara telah mengadopsi ASEAN Leaders' Declaration on Early Childhood Care and Education in Southeast Asia pada Kamis (5/10/2023).
Dari deklarasi tersebut telah disepakati tujuh tema sebagai fokus untuk pengembangan anak usia dini di semua negara ASEAN, yaitu mengenai Kualitas, Akses, Tenaga Kerja Pengembangan Anak Usia Dini, Tata Kelola dan Kemitraan, Orangtua dan Pengasuh, Teknologi Digital, dan Pembiayaan.
Deklarasi itu bertujuan menyerukan kolaborasi untuk memperkuat kemitraan dan kerja sama yang berkelanjutan antara pemerintah dengan masyarakat sipil, lembaga internasional, lembaga akademik, lembaga filantropi, dan sektor swasta.
Kemitraan tersebut harus diperkuat untuk mendukung terbentuknya ekosistem agar anak usia dini dapat tumbuh dan berkembang optimal sesuai usianya.
Baca juga: Orangtua Perlu Tahu, Ini Kiat Memutus Jebakan Generasi Sandwich agar Tidak Dialami Anak
Tumbuh kembang anak yang optimal akan menjadi fondasi untuk pengembangan individu di masa depan agar lebih tangguh, dan mendorong kesetaraan sosial yang lebih besar.
Selain itu, layanan pengembangan anak usia dini juga harus dipastikan sebagai layanan yang inklusif, berkualitas, menyeluruh atau holistik dan terintegrasi dalam beragam program untuk pemenuhan kebutuhan esensial anak usia dini, termasuk bagaimana menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang ramah dan sesuai kebutuhan anak.
Isu Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) sendiri telah diimplementasikan di kawasan Asia Tenggara.
Implementasi tersebut dilakukan melalui dimensi yang sebagian besar identik dan selaras dengan panduan global perawatan dan pengasuhan anak usia dini (nurturing care framework) yang diluncurkan bersama oleh World Health Organization (WHO), United Nations Children's Fund (UNICEF), The World Bank pada 2018.
Baca juga: [HOAKS] Penawaran Subsidi dari UNICEF melalui Tautan
Namun demikian, ada variasi dalam terminologi yang digunakan di setiap negara, dan dalam pelaksanaannya, implementasi PAUD HI tidak luput dari berbagai tantangan selain juga menghasilkan sejumlah praktik baik.
Berangkat dari perhatian atas tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan PAUD HI yang berkualitas tersebut, Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) bersama dengan Tanoto Foundation menyelenggarakan pertemuan yang disebut dengan Forum Tahunan Regional PAUD dan Pengasuhan (Parenting).
Dalam pertemuan itu, Tanoto Foundation dan SEAMEO CECCEP melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan anak usia dini (PAUD) di Asia Tenggara.
Baca juga: 50 Lembaga PAUD di Jakarta dan Kepulauan Seribu Ikut Manasik Haji di JIC
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Moderasi Beragama Warsito mengatakan, deklarasi tersebut menjadi momentum terbentuknya kerangka kerja dalam mendorong perkembangan optimal anak usia dini bagi negara-negara di ASEAN.
“Momentum ini akan memicu lahirnya para pemimpin bangsa pada masa depan,” ujarnya saat membuka forum mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Republik Indonesia (RI) Muhadjir Effendy, seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (12/10/2023).
Forum regional kali ini menjadi diskusi tahun ketiga yang diselenggarakan secara rutin oleh SEAMEO CECCEP. Agenda ini juga berfungsi sebagai platform penting untuk menganalisis tantangan dalam pelaksanaan PAUD yang berkualitas.
Pada 2022 di forum yang sama, telah dibahas tentang universal child care, yang kemudian menghasilkan policy brief (ringkasan kebijakan).
Baca juga: Kebijakan Belanda terhadap Komunitas China di Hindia Belanda
Ringkasan kebijakan tersebut telah diluncurkan dan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 11 Mei 2023, yang dapat pula diakses di http://web.seameo-ceccep.org/portfolio/view/39.
Pada 2023, forum regional membahas “Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif” di negara-negara Asia Tenggara dari berbagai perspektif, sekaligus menjadi media diseminasi Deklarasi Pemimpin ASEAN.
Forum tersebut juga menjadi sarana berkumpulnya berbagai pihak yang memiliki perhatian besar pada anak usia dini, seperti Anggota Dewan Pengurus SEAMEO CECCEP, pemerintah pusat dan daerah, praktisi, mitra pembangunan di tingkat nasional maupun regional, dan akademisi.
Diskusi yang terjadi diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas layanan PAUD HI di Asia Tenggara dengan menggunakan kerangka kerja dari tema-tema deklarasi yang telah diadopsi dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Jakarta pada Kamis (5/9/2023) sampai Sabtu (7/9/2023).
Baca juga: Deklarasi HAM dan Warga Negara, Dokumen Hasil Revolusi Perancis
“Deklarasi ini menjadi momentum terbentuknya kerangka kerja mendorong perkembangan optimal anak usia dini bagi negara-negara di ASEAN. Momentum ini akan memicu lahirnya para pemimpin bangsa pada masa depan,” ucap Warsito.
Adopsi deklarasi tersebut berasal dari hasil Dialog Kebijakan Pengasuhan dan Pendidikan Anak Usia Dini Menteri Pendidikan Negara-negara Asia Tenggara (SEAPD 2023: Southeast Asia Policy Dialogue) yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 26 Juli 2023.
Rangkaian usaha bersama yang dimulai dari Dialog Kebijakan, Deklarasi Pemimpin ASEAN, hingga ke Forum Regional itu merupakan upaya mempromosikan kemitraan yang kohesif untuk memenuhi kebutuhan esensial anak usia dini dalam aspek kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan anak di kawasan Asia Tenggara.
Warsito mengatakan bahwa di Indonesia, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 60 Tahun 2013 telah diluncurkan mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang terdiri dari tiga komponen yaitu, aspek kesehatan dan gizi, aspek pendidikan, dan aspek pengasuhan serta aspek perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan.
Baca juga: Pola Pengasuhan hingga Makanan Instan Picu Tingginya Stunting di Sambas
“Indonesia juga telah memiliki Rencana Aksi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (RAN PAUD HI) 2020-2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 bersama 11 kementerian dan lembaga (K/L),” imbuhnya.
Dalam aksi tersebut juga, lanjut Warsito, memuat indikator program serta capaian output dan outcome target pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia 0-6 tahun.
Sebagai informasi, forum tersebut dihadiri oleh sekurang-kurangnya 120 peserta dari seluruh dunia, baik secara daring maupun luring.
Dari forum itu nantinya akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Ringkasan Kebijakan mengenai PAUD HI yang akan disampaikan pada Kementerian Pendidikan ASEAN. Rencananya penyusunan ringkasan kebijakan ini akan diselesaikan pada awal 2024.
Baca juga: Empat Kebijakan Ekonomi VOC di Nusantara
“Saya sampaikan apresiasi dari Menko PMK, yang juga selaku Ketua Gugus Tugas PAUD HI di Indonesia atas penyelenggaraan forum regional PAUD-HI yang diselenggarakan atas kerja sama SEAMEO CECCEP bersama Tanoto Foundation ini,” tutur Warsito.
Ia berharap, kemitraan-kemitraan lain akan terus berkembang karena kewajiban mendukung optimalisasi tumbuh kembang anak usia dini adalah tanggungjawab bersama.
Sementara itu, Head of Early Childhood Education and Development (ECED) Tanoto Foundation Eddy Henry menjelaskan bahwa pihaknya turut bangga dapat menjadi bagian dari kegiatan tersebut.
Baca juga: Aktif Bantu Penurunan Stunting, Tanoto Foundation Terima Penghargaan dari Marruf Amin
Tanoto Foundation, kata dia, akan terus mendukung berbagai kerja sama untuk peningkatan praktik pengasuhan anak usia dini.
“Semangat dan ajakan berkolaborasi dan bekerja bersama menjadi pernyataan yang konsisten disampaikan oleh para pembicara di forum ini. Tanoto Foundation mendukung kolaborasi lintas sektor dan lintas bidang untuk memastikan setiap anak mendapatkan layanan yang holistik dan integratif, karena kebutuhan anak usia dini tidak bisa disegmentasikan,” ujar Eddy.