Dirjen Pendidikan Tinggi, Aris H Junaidi dalam Virtual Tanoto Scholars Gathering bertajuk Learn and Lead Embracing Humanity in The New Normal World, Senin (10/07/2020).KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Dirjen) Pendidikan Tinggi, Aris H Junaidi menyampaikan beberapa hal terkait program Merdeka belajar dan Kampus Merdeka yang bertema hak belajar 3 semester di luar prodi.
“Merdeka belajar adalah program yang mencetak lulusan mandiri dan menciptakan masa depannya sendiri,” katanya dalam Virtual Tanoto Scholars Gathering bertajuk Learn and Lead Embracing Humanity in The New Normal World, Senin (10/07/2020).
Menurut Junaidi, program tersebut dibuat sesuai dengan arah kebijakan dan strategi untuk Pendidikan tinggi berkualitas, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 hingga 2024.
Untuk mewujudkan program Merdeka Belajar tersebut, Junaidi mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan kebijakan guna menciptakan karakter unggul dan budaya yang kolaboratif di perguruan tinggi.
Baca juga: Ikuti POP Kemendikbud, Tanoto Foundation Sebut Tak Ajukan Dana ke Pemerintah
Adapun kebijakan yang dimaksud Junaidi yakni meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan, pengembangan kepemimpinan.
"Juga termasuk kebijakan menambah pendampingan dosen penggerak, mengembangkan rasa tanggung jawab dan kecerdasan, meningkatkan semangat juang, serta mengingatkan kesadaranmasyarakat akan pentingnya belajar sepanjang hayat," paparnya.
Sementara itu, untuk program Merdeka Kampus, menurut Junaidi terdiri dari dari empat kebijakan, yakni pertama, adanya pembukaan program studi baru di beberapa universitas.
“Kedua, akan ada sistem akreditasi baru bagi perguruan tinggi yang diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi,” jelasnya.
Baca juga: Tanoto Foundation Tegaskan Tak Gunakan Hibah Kemendikbud Terkait POP
Kemudian ketiga, lanjut dia, adanya perubahan status dari Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
“Keempat, sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mahasiswa berhak belajar tiga semester di luar program studi yang ditempunya,” tutur Junaidi.
Dalam acara tersebut, Junaidi menjelaskan pula mengenai cara pembelajaran jarak jauh (PJJ) di era pandemi dalam rangka menerapkan jaga jarak atau physical distancing.
“PJJ ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19,” jelas Junaidi.
Baca juga: Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting
Junaidi menjelaskan untuk meaksanaan PJJ di lingkungan perguruan tinggi, pemerintah telah menyediakan platform pembelajaran daring yakni https://spada.kemendibud.go.id.
“Bagi perguruan tinggi yang terbatas online resource dapat mengakses
melalui https://kemendikbud.kuliahdaring.go.id yang dibuat bekerjasama dengan Google untuk membantu pembelajaran daring,” sambungnya.
Untuk mendukung PJJ, ia mengatakan, pemerintah akan bekerja sama dengan beberapa provider telekomunikasi supaya dapat menyediakan fasilitas internet bagi mahasiswa dan dosen. Dengan demikian mereka dapat belajar dengan mudah dan murah.
“Kami juga memberikan pelatihan bagi civitas akademika untuk meningkatkan kemampuan menciptakan konten pembelajaran daring secara berkelanjutan,” ujarnya.
Baca juga: Carter Boeing 777-300ER, Tanoto Foundation Kembali Datangkan APD Seberat 30 Ton
Terkait hal itu, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Desi Ratnasari menyampaikan beberapa catatan berdasarkan hasil pengawasan terhadap efektivitas kebijakan pendidikan PJJ.
“Diperlukan adanya assessment atau evaluasi penilaian agar tercipta pemerataan kemampuan di bidang teknologi,” tuturnya yang juga menjadi narasumber dalam Virtual Tanoto Scholars Gathering
Desi berharap, evaluasi tersebut dapat digunakan sebagai acuan pendidikan secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
“Jadi nantinya, ketika ganti menteri tidak harus mengganti kebijakan baru lagi,” jelas Desi.
Baca juga: Soal Dana Hibah Kemendikbud untuk Sampoerna dan Tanoto Foundation, Dede Yusuf: Tak Masuk Akal
Selain itu, ia menilai, diperlukan penambahan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung PJJ, sehingga bisa menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Ia berharap pula pemerintah dapat meningkatan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk meningkatkan kompetensi guru, dosen dan riset teknologi (ristek).
Adapun terkait Tanoto Scholars Gathering 2020, Chief Executive Officer (CEO) Global Tanoto
Foundation, Satrijo Tanudjojo mengatakan, acara ini diikuti 316 peserta dari 17 perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun luar negeri.
“Untuk pertama kalinya, acara tahunan ini digelar dalam format virtual mengingat adanya pandemi Covid-19 yang belum usai,” kata Satrijo dalam sambutannya.
Baca juga: Tak Terima Dana APBN, Tanoto Foundation Siapkan Rp 50 Miliar untuk Dukung POP Kemendikbud
Meski demikian, ia mengaku, hal itu tak mengurangi kesemarakan dan antusiasme peserta yang hadir.
Sebagai informasi, Tanoto Scholars Gathering 2020 diselenggarakan mulai Senin (10/07/2020) hingga Selasa (11/07/2020).
“Acara juga diisi dengan sesi inspirational talk yang menghadirkan tokoh-tokoh yang sukses di bidangnya seperti Merry Riana,” jelasnya.
Menurut dia, tujuan diselenggarakannya kegiatan itu untuk mengedukasi peserta tentang kondisi pendidikan Indonesia di tengah pandemi Covid-19, sekaligus memperkenalkan peserta dengan kerja dan praktik-praktik dalam bisnis.
