Kejar Akreditasi FIBAA, UT Kembangkan Prodi Ilmu Hukum dan Magister Hukum

KOMPAS.com - Program Studi (Prodi) S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Terbuka ( UT) tengah bekerja keras mewujudkan ketercapaian akreditasi internasional Foundation for International Business Administration Accreditation ( FIBAA). 

Ketua Tim Pengembang Prodi Magister Hukum UT sekaligus Ketua Tim Akreditasi Prodi Hukum pada FIBAA Sri Wahyu Krida Sakti mengatakan, akreditasi itu untuk melengkapi pencapaian prodi S1 Ilmu Hukum sebelumnya, yaitu prestasi akademik dengan akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). 

"Pada saat yang sama, Tim Pengembang Prodi Magister Hukum (MH) UT sedang bekerja keras membuka prodi Magister Hukum pada 2024," tutur Sri Wahyu melalui keterangan persnya, Kamis (7/12/2023).

Pembukaan prodi itu sesuai visi, misi, dan sasaran UT 2035 untuk bereputasi global sehingga dibutuhkan langkah konkret dalam pengembangan kapasitas prodi S1 Ilmu Hukum dan Magister Hukum UT. 

"Menindaklanjuti pengembangan kapasitas dua prodi tersebut, FHISIP UT akan melaksanakan kegiatan General-Lecture: Comparative- Law dan Seminar: The Adoption of PBL into Distance Legal Teaching and Learning Platform," jelasnya.

Baca juga: Tingkatkan Kapasitas UMKM, Dosen UT Gelar Pengabdian Masyarakat Industri Rumah Tangga di Depok

Sri Wahyu menjelaskan, kegiatan itu bertujuan menginternasionalisasi prodi S1 Ilmu Hukum dan MH UT untuk meningkatkan kualitas layanan akademik prodi serta meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) UT. 

Selanjutnya, prodi S1 Ilmu Hukum UT dan Tim Pengembang Prodi MH sedang merintis kolaborasi akademik antarkelembagan PT nasional maupun internasional.

"Penguatan kapasitas prodi S1 Ilmu Hukum dan prodi MH sangat mengandalkan kekuatan kolaborasi antar-PT," imbuhnya.

Upaya yang dilakukan,sebut dia, yaitu menggalang kerja sama antarkelembagaan PT lingkup internasional maupun nasional. 

"UT juga membangun kerja sama dengan perguruan tinggi internasional, antara lain dengan International Association of Law School (IALS) dan Faculty of Law of Maastricht University, Nederland," tambahnya.

Baca juga: UT Akhirnya Lahirkan Doktor Pertama, Ternyata Seorang Wali Kota

Selain itu, ada pula kerja sama dengan PT nasional, salah satunya Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair). 

Hasil dari kolaborasi dengan berbagai PT adalah terbentuknya kurikulum prodi MH UT yang berbasis outcome based education (OBE) dan berorientasi society 5.0.

Dengan begitu, UT akan memiliki sembilan ragam bidang konsentrasi hukum dalam kurikulum OBE, yaitu Bidang Konsentrasi (Bidkon) Kenegaraan, Bidkon Hukum Pidana Modern, Bidkon Hukum Ekonomi dan Bisnis, Bidkon Cyber-Law, Bidkon Comparative-Law, Hukum Agraria, Hukum Kesehatan, Hukum Ketahanan dan Keamanan, Hukum Acara Peradilan.

"Dapat disimpulkan, pendekatan penguatan kapasitas kelembagaan prodi S1 Ilmu Hukum dan MH UT dilakukan melalui inovasi, antara lain kurikulum, seperti berbasis OBE, berorientasi society 5.0 dan Bidkon Hukum," tutur Sri Wahyu.

Kemudian, ada strategi pembelajaran, seperti berbasis teknologi pendidikan jarak-jauh synchronous and unsynchronous teaching-learning model, model Problems Based Learning (PBL) dan interactive tutorial model lainnya. Ada pula pengembangan sembilan Bidang Konsentrasi Hukum.

Baca juga: Lulus Kuliah Online di UT, 993 Wisudawan dapat Bekal Digital-preneur

"Selain itu, penguatan kapasitas prodi S1 Ilmu Hukum dan MH UT dilakukan melalui interinstitutional collaborative efforts, seperti seminars, workshops, research and development, dan academic joint-cooperation," jelas Sri Wahyu.

Sasaran jangka panjang dan menengah

Sri Wahyu memaparkan, sasaran jangka menengah dan panjang dari kolaborasi dan kerja sama antarkelembagaan PT internasional dan keprofesian (asosiasi) hukum nasional adalah memperkuat sub-kelembagaan prodi. 

"Penguatan itu dilakukan untuk pengembangan organ Laboratorium dan Klinik Hukum (LKH) dan organ Penerbit (Publikasi) Karya Ilmiah Hukum (PKIH)," sebut dia.

Kolaborasi itu, sambungnya, diharapkan membuat prodi S1 Ilmu Hukum dan MH UT mampu meningkatkan kualitas lulusan sehingga memenuhi standar nasional dan internasional. 

"Dalam jangka panjang, wujud inovasi pengembangan kualitas pengelolaan prodi S1 Ilmu Hukum dan MH ke depan berupa kegiatan Pengembangan Bidang Konsentrasi MH dan Pengadopsian PBL Model pada platform model tutorial prodi S1 Ilmu Hukum dan MH FHISIP UT," ujarnya.

Baca juga: Perkuat Jejaring Internasional, UT dan UNED Tekan MoU pada ICDE World Conference 2023

Ia menilai, pengembangan tersebut sangat krusial untuk memperoleh akreditasi standar internasional. 

Dengan diperolehnya sertifikasi standar internasional, prodi Ilmu Hukum dan MH juga menunjukkan ketercapaian peningkatan layanan pendidikan pada peserta didik. 

"Hal tersebut juga merupakan guideline untuk publikasi dan sosialisasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran prodi S1 Ilmu Hukum dan MH UT," jelasnya.